JAKARTA - Tersangka kasus dugaan
korupsi terkait pengelolaan anggaran Itjen Kemendiknas Tahun Anggaran
2009, M Sofyan hanya tersenyum getir ketika diboyong penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur Senin
(21/1).
Dengan memakai baju tahanan KPK berwarna putih dan menenteng dua tas, Sofyan sudah tak mampu berkata-kata. Hanya senyuman terpaksa yang ia berikan pada awak media massa yang menunggunya di pelataran Gedung KPK, Jakarta.
Irjen yang bertugas di masa kepemimpinan Mendikbud Muhammad Nuh ini juga enggan mengungkapkan perihal kasus yang menjeratnya saat ini.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan dalam kasusnya, Sofyan diduga menyalahgunakan anggaran untuk pengelolaan anggaran wajib belajar 9 tahun pada tahun 2009.
"Jadi itu anggaran untuk pengawasan yang ada di Itjen Diknas. Jumlah kerugian negara akibat perbuatan tersangka sekitar 36 miliar rupiah," papar Johan usai pemeriksaan Sofyan di KPK.
Sofyan akhirnya ditahan setelah lima kali menjalani pemeriksaan di KPK. Atas perbuatannya, KPK menjerat Sofyan dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (flo/jpnn)
Dengan memakai baju tahanan KPK berwarna putih dan menenteng dua tas, Sofyan sudah tak mampu berkata-kata. Hanya senyuman terpaksa yang ia berikan pada awak media massa yang menunggunya di pelataran Gedung KPK, Jakarta.
Irjen yang bertugas di masa kepemimpinan Mendikbud Muhammad Nuh ini juga enggan mengungkapkan perihal kasus yang menjeratnya saat ini.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan dalam kasusnya, Sofyan diduga menyalahgunakan anggaran untuk pengelolaan anggaran wajib belajar 9 tahun pada tahun 2009.
"Jadi itu anggaran untuk pengawasan yang ada di Itjen Diknas. Jumlah kerugian negara akibat perbuatan tersangka sekitar 36 miliar rupiah," papar Johan usai pemeriksaan Sofyan di KPK.
Sofyan akhirnya ditahan setelah lima kali menjalani pemeriksaan di KPK. Atas perbuatannya, KPK menjerat Sofyan dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (flo/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar